APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LUAR NEGERI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, setiap negara membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Negara akan selalu mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara tertuang dalam (APBN). Sementara di sisi lain, kebijakan anggaran atau fiskal untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal, baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan. Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yeng bersangkutan berusaha untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negri melalui berbagai jenis pinjaman.

Pada masa krisis ekonomi, utang luar negri Indonesia, termasuk utang luar negri pemerintah, telah meningkat drastis. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negri yang baru untuk membayar utang luar negri yang lama.

1.2. Tujuan Penulisan Makalah

1. Mendeskripskan APBN dan utang luar negri sebagai kebijakan anggaran/ fiskal dan tindakan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran negara.

2. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah.

1.3. Ruang Lingkup

1. Menguraikan Deskripsi APBN

2. Kebijakan Anggaran / fiskal Negara

3. Proses Terjadinya Pengeluaran APBN

4. Utang Luar Negri Indonesia

5. Utang Luar Negri Sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara

6. Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pembangunan Nasional

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian APBN

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang – Undang Angaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

2.2.Tujuan APBN

Kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun – tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

2.3. Fungsi APBN

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi Alokasi

Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos – pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

c. Fungsi Perencanaan

Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara serta dapat merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang ada.

d. Fungsi Distribusi

Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun (transfer payment) dan dapat juga berupa subsidi/bantuan.

e. Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian.

f. Fungsi Pengawasan

APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai denga ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara.

2.4. komponen – komponen APBN

APBN  mempunyai dua komponen besar yaitu :

1.      Anggaran pendapatan Negara terdiri dari :

a.       Pajak

b.      Retribusi

c.       Royalti

d.      Bagian laba BUMN

e.       Dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya.

2.      Anggaran pengeluaran pemerintah Pusat  terdiri dari :

a.       Pengeluaran pemerintah pusat

b.      Pengeluaran pemerintah daerah

2.5. APBN Realisasi versus APBN Revisi

Ada dua versi APBN, yakni APBN realisasi dan APBN revisi. APBN yang direvisi biasanya disebut APBN- Perubahan (APBN-P). Revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa kebijakan. Realisasi APBN bisa lebih besar, sama atau lebih kecil dari anggaran, baik anggaran awal atau anggaran yang telah direvisi. Memang yang penting bagi pemerintah adalah setelah dilakukan revisi, defisit anggaran bisa lebih kecil atau paling tidak bertambah besar, tetapi tentu ini sangat tergantung pada kondisi perekonomian saat itu yang menjadi alasan utama revisi APBN atau RAPBN dilakukan. Revisi APBN tidak selalu berarti beban pemerintah semakin berat, atau pengeluaran dan defisit APBN yang direvisi tidak harus selalu lebih besar dari anggaran semula, tergantung penyebab utama dilakukannya revisi dan metode penghitungannya serta asumsi – asumsi baru yang menjadi dasar revisi.

2.6. Pengertian Kebijakan Anggaran/ F iskal Negara

Kebijakan anggaran (kebijakan fiskal) adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Tujuan kebijakan anggaran adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.

2.7. Macam-macam kebijakan anggaran/Fiskal

1. Pembiayaan fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk menigkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta.Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini, sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.

2. Pengelolaan anggaran

Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.

3. Stabilisasi anggaran otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.

4. Anggaran belanja seimbang

Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran.

 Anggaran berimbang : pengeluaran (belanja) dengan penerimaan sama.Ø Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

 Anggaran surplus : tidak semua penerimaan negara dibelanjakan.Ø Sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.

 Anggaran defisit : anggaran disusun sedemikian rupa sehinggaØ pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam atau mencetak uang.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut budget.Ø Budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka – angka rupiah.

Tugas – tugas pemerintah bukan hanya sebagai lembaga pelayanan untuk menjaga dan melindungi masyarakat namun juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga anggaran (budget) harus mampu memperkecil pengaruh gejolak pasang surut ekonomi nasional.

2.8. Teori kebijakan fiskal

               Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/ penggangguran dan saldo neraca pembayaran. Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indoneisa lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri ( cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup ). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.

2.9. Analisis Empiris dari kebijakan fiskal

            Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menaikkan atau menguranri pengeluarannya  . Oleh karena itu, dalam menyusun APBN saat ini untuk tahun depan, yang berarti untuk mempengaruhi perekonomian nasional tahun depan, pemerintah harus terlebih dahulu membuat perkiraan- perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan global tahun depan. Sebagai ilustrasi empiris, pentingnya kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat ekonomi mengalami kelesuan (dicerminkan oleh pertumbuhan PDB yang cenderung merosot dan perubahan harga yang cenderung menurun atau deflasi ).

2.10. Proses Terjadinya Pengeluaran APBN

Untuk mengeluarkan APBN, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penyusunan APBN

Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan

2. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.11. Perkembangan utang luar negeri Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target [ertumbuhan yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan modal asing.Sejalan dengan semakin meningkatnya kontribusi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi nasional maka peran pemerintah pun semakin berkurang. Fenomena tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri mengalami banyak perubahan. Pada awalnya ULN indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman tersebut diterima dalam bentuk hibah. Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah maka pinjaman oleh luar negeri dibatasi.

2.12. Penyebab utama : Suatu perspektif teori

Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980 -an, masalah ULN yang dialami oleh banyak NB tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara –  negara pengutang besar terpaksa melakukan program – program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia, sebagai  syarat utama untuk mendapatkan pinjaman atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Bahkan Indonesia sudah beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang serius sejak era orde lama hingga krisis keuangan Asia 1997 – 1998. Pada saat krisis tersebut, Indonesia mendapat bantuan yang besar dari IMF yang akhirnya bisa dilunasi setelah beberapa tahun kemudian,.

Tingginya ULN dari banyak NB disebabkan terutama oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan (TB) atau, tanpa melihat komponen lainnya dari TB, defisit neraca perdagangan atau trade gap  , yakni ekspor lebih sedikit daripada impor, defisit investasi, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik, dan defisit fiskal. Dari faktor – faktor tersebut, defisit TB sering disebut sebagai penyebab utama membengkaknya ULN  dari banyak banyak NB.

2.13. Analisis Empiris Utang Luar Negeri (ULN)

 Besarnya akumulasi ULN, terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi 1997 – 1998, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam GBHN tahun 1999-2004, khususnya untuk ULN pemerintah. Sejak itu, kebijakan fiskal yang menjadi andalan bagi penerimaan pemerintah ditekankan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ULN. Sebagai alternatif pembiayaannya, pemerintah berusaha agar defisit APBN didanai lewat penerbitan obligasi atau yang dikenal dengan sebutan SURAT UTANG NEGARA ( SUN ).

Ketergantungan pemerintah terhadap ULN untuk membiayai defisit anggarannya memang sangat berbahaya yaitu : ketergantungan terhadap ULN akan memperbesar defisit APBN, dengan asumsi faktor – faktor lain tetap tidak berubah, karena pengeluaran untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman, yang selanjutnya menambah ketergantungan pada ULN. Banyak Negara miskin di Afrika terjerat ULN persis karena masalah ini, yakni untuk membayar cicilan dan bunga dari utang yang sedang berjalan, pemerintah – pemerintah di Negara – Negara tersebut terpaksa membuat utang baru, karena tidak ada sumber lainnya.

Adapun kegiatan – kegiatan pokok yang dilakukan untuk menurunkan beban ULN yakni :

1.                 mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai ULN, yang merupakan selisih antara pencairan pinjaman baru dan pembayaran pokok utang. Sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, tingkat ULN diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.                 Membenahi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN, termasuk perencanaan, proses seleksi, pemanfaatan, dan pengawasannya. ULN pemerintah harus dikelola secara transparan dan selalu dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dengan UU.

3.                 Memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan dan dilaksanakan secara transparan, efektif dan efesien.

4.                 Mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran dengan memperkuat pengawasan yang sistemik, utamanya bagi proyek – proyek yang dibiayai dari ULN.

5.                 Meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi PLN untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan proses pencairan dan memperingan beban pembayaran.

6.                 Melakukan restrukturisasi ULN, termasuk permohonan pemotongan utang dan penjadwalan kembali ULN dengan para donor secara transparan dan dikonsultasikan dengan DPR. Dalam upaya restrukturisasi utang, proyek – proyek yang sudah disetujui pendanaannya namun mengalami hambatan dalam persiapan pelaksanaannya ataupun kinerja pelaksanaannya sangat buruk maka proyek – proyek tersebut akan dibatalkan.

2.14. Utang Luar Negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan Nasional

Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal.

Sedangkan sumber daya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan. Tetapi, pada banyak negara yang sedang berkembang, ketidaktersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal.

2.15. Dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional

1.      Dampak Pinjaman luar Negeri

pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per Kapita. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing walaupun terdapat peningkatan pendapatan perkapita maupun laju pertumbuhan tinggi, bukan berarti bahwa Negara tersebut sudah maju tetapi dihitung juga dari banyaknya hutang yang dimiliki Negara tersebut.

2.      Solusi terhadap Utang Luar Negeri

a. Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.

b. meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah

c. Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.

d. menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara maksimal maka akan memberikan devisa negara,

e. mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata

BAB III

PENUTUP

3.1.  KESIMPULAN

Seiring dengan jumlah utang pemerintah yang semakin besar, maka diperlukan pengelolaan utang yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu melakukan analisis yang lebih mendalam atas risiko yang dihadapi pemerintah terkait dengan utang tersebut baik dari segi jumlahnya maupun jenis instrumen utang. Dari hasil analisis risiko tersebut pemerintah dapat memformulasikan strategi pengelolaan utang yang diarahkan pada pengelolaan biaya dan risiko dan penyusunan rerangka hukum untuk memastikan batasan kewenangan pemerintah (eksekutif) dan lembaga legislative dalam penetapan tambahan utang yang diperlukan untuk menutup defisit APBN. Disamping itu diperlukan pula strategi untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan utang. Dengan pengelolaan utang yang baik yang merupakan salah satu prasyarat dalam mencapai MDGs, bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penguatan institusi pemerintah, dan kebijakan ekonomi pro rakyat, maka target pengurangan kemiskinan.